APLICARES
Aplikasi Pencarian Fasilitas Kesehatan

berita

Ahmad Djaelani | Senin, 04 Desember 2017 - 02:38:09 WIB | dibaca: 258 pembaca

Setiap tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Disabilitas merupakan sebuah keterbatasan fisik yang dialami oleh manusia atau yang lebih dikenal dengan istilah penyandang catat.

Untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Kementerian Sosial mendorong agar pemerintah daerah segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas. Perda tersebut nantinya akan menjadi payung hukum.

"Sejak diundangkannya UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hingga kini, sesuai catatan di Kemensos baru delapan provinsi yang sudah memiliki Perda Disabilitas," tutur Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Kedelapan provinsi tersebut yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bali.

"Saya berharap langkah strategis ini bisa diikuti oleh daerah lain khususnya kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian hak-hak penyandang disabilitas bisa terkawal dan terpenuhi sehingga akhirnya mereka memperoleh hak dasarnya serta perlindungan yang baik," tambah Khofifah.

Namun demikian, menurut Khofifah penyusunan perda harus berdasarkan keperluan kaum difabel di daerah masing-masing.?Oleh karena itu perlu pelibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan Perdanya.

Khofifah menerangkan, nantinya Perda disabilitas tersebut menjadi payung hukum pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di tingkat daerah. Harapannya, para penyandang disabilitas dapat lebih mandiri dan sejahtera melalui pengakuan, penghormatan, serta jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

"Intinya bagaimana kemudian aksesibilitas para penyandang disabilitas terjamin oleh undang-undang," tutupnya.










    Komentar Via Website : 0


    Nama

    Email

    Komentar



    Masukkan 6 kode diatas)